Jakarta, CNBC Indonesia – Pemerintah telah meluncurkan Sistem Registri Unit Karbon (SRUK). Ketua Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Froderica Widyasari menyebut, pengembangan SRUK juga merupakan sinergi dan kolaborasi antar lintas lembaga.
“Pengembangan SRUK ini memastikan pencatatan unit karbon yang transparan dan kredibel. Dan salah satu faktor utama nanti yang akan menandai suksesnya tidaknya perdagang unit karbon adalah integrasi SRUK dan IDX karbon itu sendiri,” ujarnya di Djakarta Theater Jakarta, Kamis (9/7/2026)
Wanita yang akrab disapa Kiki ini mengatakan, integrasi SRUK dengan bursa karbon yang berbasis blockchain dapat meningkatkan integritas dan kepercayaan pasar.
Kiki memaparkan, ada 3 hal ini yang dinilai sangat penting. Pertama, terkait meningkatkan kepercayaan pasar terhadap hadirnya SRUK ini yang akan melakukan interoperability antara SRUK dengan bursa karbon.
“Jadi lembaga internasional akan melihat ini prosesnya seamless dengan setiap tahapan mulai dari pencatatan, sertifikasi, perdagangan, pelaporan hingga retirement itu sangat jelas bisa dilihat,” jelasnya.
Kiki melanjutkan, SRUK akan menjadi sumber utama atau data yang akan dilihat oleh semua pihak, atau yang biasa disebut single source of truth. “Istilahnya dari perdagangan karbon ini bisa melihat kepada sistem struk ini,” imbuhnya.
Selain itu, lanjutnya, SRUK ini akan memudahkan dari segi pengawasan. SRUK yang terintegrasi dengan bursa karbon menjadi single source of truth untuk pengawasan pasar secara akurat, tepat waktu dan menghasilkan kebijakan yang tepat sasaran.
“Dan tentu saja harapan kita semua ini bisa membantu Indonesia dalam global positioning kita menguatkan posisi Indonesia dengan integritas pasar karbon yang terjaga dan interoperable dengan pasar global,” sebutnya.
Kiki mengungkapkan, meskipun fondasi pasar karbon telah terbentuk, dan secara angka belum optimal, namun yang fondasi perdagangan pasar karbon sudah terbentuk.
“Saat ini dengan 1,98 juta ton CO2 equivalent terkait volume transaksi, nilai transaksi masih sangat kecil makanya dengan kehadiran struk ini kita akan melihat bagaimana ke depan harapannya angka-angkanya akan semakin besar,” ucapnya.
Kiki mengatakan, transaksi frekuensi bursa karbon dapat terus ditingkatkan. Saat transaksi bursa karbon memang masih kecil, yaitu baru Rp 93 miliar l dengan transaksi frekuensinya 431 kali dan 155 pengguna jasa karbon.
Di sisi lain, lanjutnya, juga dapat meningkatkan integritas pasar karbon Indonesia, menjaga pasar karbon dari spekulasi berlebihan, hingga green washing.
“Kami dari OJK satu hal yang kami selalu ke depankan adalah pelindungan konsumen, pelindungan investor sehingga jangan sampai praktik-praktik seperti green washing, social washing dan sebagainya itu jangan sampai terjadi di pasar kita serta praktik-praktik lain yang merugikan masyarakat,” tuturnya.
Kiki menambahkan, ada 3 pilar penguatan perdagangan karbon yang diusung oleh OJK. Pertama, penguatan kebijakan keuangan berkelanjutan, peningkatan kapasitas industri jasa keuangan itu sendiri, dan penerbitan POJK terbaru nomor 10 tahun 2026.
(haa/haa)
Add
as a preferred
source on Google
