Jakarta, CNBC Indonesia – Otoritas Jasa Keuangan (OJK) memperingatkan industri perbankan untuk meningkatkan kewaspadaan ekstra terhadap ancaman kejahatan siber dan penipuan (fraud). OJK menyoroti pola kejahatan perbankan terkini yang sering terjadi pada jam-jam tidak wajar, seperti larut malam hingga periode libur panjang.
Kepala Eksekutif Pengawas Perbankan OJK Dian Ediana Rae mengatakan perkembangan teknologi yang semakin pesat dinilai menjadi pedang bermata dua, di satu sisi memudahkan pelayanan nasabah, tetapi di sisi lain dimanfaatkan pelaku kejahatan untuk melancarkan aksi penipuan yang kian canggih.
“Kebanyakan fraud yang terjadi akhir-akhir ini dilakukan pada jam-jam yang aneh, yaitu jam yang sangat malam dan pada masa libur panjang. Ini yang kami minta perhatian khusus dari bank,” ujar Dian dalam acara CNBC Indonesia Digital Bank Forum, Selasa (10/11/2026).
Sebagai langkah antisipasi menghadapi ancaman yang terus berevolusi, OJK telah mendorong bank-bank untuk melakukan penguatan menyeluruh pada manajemen risiko mereka melalui beberapa langkah strategis.
Pertama, penyempurnaan fraud detection system (FDS). Dian menyebutkan sistem ini harus terus diperbarui dan juga parameter yang dipakai perlu senantiasa disempurnakan.
Kedua, penguatan know your customer (KYC) nasabah. Bank tidak boleh gagal dalam mengenali profil nasabah. “Masalah pemahaman terhadap nasabah, profiling nasabah itu menjadi penting untuk dilakukan oleh bank dan harus selalu ter-update. Jangan sampai kemudian bank gagal dalam memprofile risiko dari setiap nasabah,” tegas Dian.
Ketiga, analisis dan evaluasi berkala profil dan limit transaksi nasabah. Dian mengatakan bank diminta melakukan analisis dan evaluasi secara berkala terhadap batasan (limit) transaksi nasabah.
Hal ini krusial untuk menilai kewajaran suatu transaksi, termasuk menentukan apakah diperlukan penyesuaian limit yang lebih ketat pada hari libur atau akhir pekan. Bank juga perlu mewaspadai jam-jam tertentu di mana mayoritas fraud kerap terjadi.
Keempat, bank diminta memperketat manajemen risiko vendor atau pihak ketiga yang terhubung dengan sistem perbankan. Kelima, bank harus meningkatkan kapabilitas penanganan insiden siber (cyber incident response), dan keenam, menggelar pelatihan rutin untuk meningkatkan kesadaran keamanan (security awareness).
Surat Pembinaan
Tak sampai di situ, pihak pengawas juga telah mengirimkan surat pembinaan mengenai langkah-langkah yang harus dilakukan oleh bank, khususnya dalam menangani transaksi anomali yang terjadi.
Lebih lanjut, Dian menyatakan, OJK meminta bank melakukan penghentian transaksi jika anomali terjadi dengan tujuan agar bank dapat melakukan klarifikasi sebelumnya melaksanakan perintah transaksi tersebut.
Langkah ini dipayungi oleh kerangka regulasi yang telah diterbitkan OJK sebelumnya, di antaranya POJK Nomor 11 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Teknologi Informasi oleh Bank Umum serta Surat Edaran OJK (SEOJK) Nomor 29 Tahun 2022 tentang Ketahanan dan Keamanan Siber Bagi Bank Umum.
(asr/asr)
