Jakarta, CNBC Indonesia – Menteri Koordinator (Menko) Bidang Perekonomian Airlangga Hartanto membantah pembelian surat utang khusus yang diterbitkan oleh Danantara yakni Merah Putih Bond termasuk ke dalam praktik pencucian uang atau money laundry
Hal ini sempat menjadi pembahasan masyarakat karena investor yang membeli surat utang ini dianggap bebas dari perpajakan.
“Tentu yang kalau kita punya investasi kan itu bukan bagian dari money laundry, jadi instrumen itu bukan untuk pencucian uang,” kata Airlangga saat ditemui wartawan di kantornya, Rabu (24/6/2026) kemarin.
Bahkan, kebijakan baru tersebut tidak mencederai kepercayaan global terhadap Indonesia sebagai anggota Financial Action Task Force (FATF), sebuah organisasi global yang memerangi praktik pencucian uang.
“Kita masih jadi anggota FATF, dan instrumen baru tersebut juga bukan media praktik money laundry,” tegasnya.
Oleh karena itu, Airlangga menjelaskan penerbitan produk investasi baru dari Danantara tersebut tidak dapat dikaitkan dengan pencucian uang.
“Kalau produk baru selalu menggunakan mekanisme dan keterbukaan yang sifatnya bukan terkait dengan money laundry atau hal yang terkait dengan pidana keuangan,” ujarnya.
Sebelumnya, Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa mengungkapkan investor Patriot Bond tidak memiliki imunitas seluas pengampunan pajak atau Tax Amnesty.
Purbaya memastikan soal perlindungan perpajakan, hanya uang yang masuk ke dalam Patriot Bond dan Merah Putih Bond.
“Uang yang masuk aja, uang yang di luar mah terserah,” katanya saat ditemui di Pelabuhan Tanjung Priok, Selasa (23/6/2026) lalu.
Namun, dia mengelak jika skema dari pembelian Patriot Bond dan Merah Putih Bond dibilang sebagai bentuk ‘Tax Amnesty’. Dalam konteks Tax Amnesty, semua uang yang masuk bebas pajak. Dalam penempatan instrumen ini, tidak semua yang dibebaskan.
“Tax amnesty kan bebas semua. Ini nggak. Uang yang masuk ke situ (Patriot Bond saja). Tapi kalau dia punya perusahaan segala macam, dia diperiksa biasa, tapi uang yang masuk ke situ aman. Tapi, perusahaannya enggak imun. Jadi, nggak seperti Tax Amnesty,” jelas Purbaya.
Adapun pemerintah diketahui memberikan perlindungan hukum dan perpajakan khusus bagi investor yang menjadi pembeli Patriot Bond dan Merah Putih Bond.
Perlindungan ini disahkan dalam Pasal 50 A di Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2026 yang merevisi Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (P2SK).
“Negara menjamin dan melindungi pembelian instrumen surat utang khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (a) dari penuntutan secara pidana umum, pidana khusus termasuk di dalamnya pidana perpajakan, dan dari gugatan secara perdata,” tulis UU P2SK Pasal 50A ayat (5).
Kemudian, pada ayat (6), data dan informasi pembelian Patriot Bond dan Merah Putih Bond juga tidak dapat dijadikan dasar pengenaan pajak dan bukti hukum pengadilan. Lalu, ayat (7) menekankan, perlakuan khusus ini berlaku untuk transaksi di pasar primer.
Ayat selanjutnya juga memberikan kewenangan bagi investor Patriot Bond dan Merah Putih Bond untuk memindahtangankan hingga menjadikan surat utang tersebut sebagai jaminan. Investor surat utang tersebut juga dapat mengikuti program pengampunan pajak.
“Investor sebagaimana yang dimaksud pada ayat (4) termasuk wajib pajak yang telah mengikuti program pengampunan pajak dan pengungkapan sukarela wajib pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan,” tulis ayat (4) UU P2SK Pasal 50A.
Lebih lanjut, Pasal 50A ayat (9) menyebut investor surat utang khusus tersebut termasuk wajib pajak yang telah mengikuti program pengampunan pajak (tax amnesty) maupun Program Pengungkapan Sukarela (PPS).
(chd/haa)
Add
as a preferred
source on Google
