Jakarta, CNBC Indonesia – Gubernur Bank Indonesia (BI) Destry Damayanti menyebut mandat bank sentral kini semakin luas. Tidak hanya menjaga stabilitas rupiah, BI juga diminta mendorong pertumbuhan ekonomi, hingga menciptakan iklim yang kondusif bagi sektor riil dan penciptaan lapangan kerja.
Hal itu disampaikan Destry dalam paparannya di hadapan pelaku usaha. Ia menjelaskan perubahan mandat BI dari waktu ke waktu, mulai dari era pascakrisis 1997/1998 hingga aturan terbaru yang terbit tahun ini.
“Simpel saja, menjaga stabilitas rupiah. Kalau dalam negeri urusannya inflasi, kalau luar negeri ya urusannya nilai tukar. Stop di situ, full stop, habis 1997/1998,” ujar Destry.
Mandat BI, kata Destry, bertambah ketika Undang-Undang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (P2SK) terbit pada 2023. Dalam aturan itu, BI diberi tugas menjaga stabilitas rupiah, sistem pembayaran, dan bersama otoritas lain menjaga stabilitas sistem keuangan, dalam rangka mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan.
Dengan tambahan itu, menurutnya BI tidak bisa lagi sekadar menyebut target angka. “Berarti kita enggak bisa cuma bilang, oke rupiah sekian, inflasi sekian. Tapi ini bisa mendorong pertumbuhan ekonomi apa enggak? Berarti kan harus kita pikirkan,” katanya.
BI Bukan di Menara Gading
Pada 2026, lanjut Destry, terbit lagi undang-undang yang kembali memperluas mandat BI. Dalam Pasal 7, ayat pertama memuat stabilitas rupiah, sistem pembayaran, dan stabilitas sistem keuangan dalam rangka mendorong pertumbuhan berkelanjutan. Ayat kedua menambahkan tugas baru.
Menurut Destry, ayat tambahan itu mengatur bagaimana BI menciptakan iklim ekonomi yang kondusif bagi pertumbuhan sektor riil dan penciptaan lapangan kerja. “Jadi ini menjadi makin lebih luas lagi,” ujarnya.
Ia mengakui hal itu menjadi tantangan tersendiri. “Buat kami itu menjadi satu tantangan, karena BI itu kan tidak berada di awang-awang, BI bukan berada di menara gading,” tegas Destry.
Destry menjelaskan, BI beberapa kali diundang Presiden bersama tim ekonomi untuk memahami kebutuhan sektor riil. Dalam praktiknya, BI mencoba menyeimbangkan kebijakan. Stabilitas tetap menjadi prioritas utama, baru kemudian BI menimbang kebijakan lain seperti makroprudensial dan sistem pembayaran untuk mendorong pertumbuhan.
“Jadi seperti seni lah, kita bermain di bagaimana balancing stabilitas dengan pertumbuhan ekonomi,” katanya.
(haa/haa)
