Jakarta, CNBC Indonesia – Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) sudah melakukan pertemuan bersama para ketua umum asosiasi pengembang perumahan untuk membahas sejumlah kebijakan strategis sektor perumahan, termasuk rencana penerapan program tenor cicilan rumah subsidi hingga 40 tahun.
Pertemuan tersebut menjadi bagian dari upaya pemerintah memperkuat kolaborasi dengan para pengembang dalam menghadirkan perumahan yang terjangkau, berkualitas, dan ramah lingkungan bagi masyarakat.
Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait mengungkapkan program ini sebagai tindak lanjut arahan Presiden Prabowo Subianto terkait skema cicilan rumah subsidi hingga 40 tahun guna memperluas akses masyarakat terhadap hunian layak dan terjangkau.
Pria yang akrab disapa Ara itu menjelaskan bahwa kebijakan tersebut bertujuan meringankan cicilan masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) agar semakin banyak masyarakat yang mampu memiliki rumah.
“Sesuai arahan Presiden, kami sedang mempersiapkan berbagai kebijakan agar tenor cicilan rumah subsidi bisa sampai 40 tahun sehingga cicilan menjadi lebih ringan dan terjangkau bagi masyarakat,” ujar dia, Minggu (31/5/2026).
 Kondisi perumahan murah yang berada di citayem, Depok, Jawa Barat, Kamis (15/03/2018). Banyaknya tumbuh rumah murah di kawasan pinggiran Jakarta yang menjadi alternatif lokasi pembangunan rumah murah tapi sayang kondisinya tidak terawat dan bahkan menjadi bangunan tak bertuan karna banyaknya pengembang yang tidak dilanjutkan karna masih kurangnya minat pembeli dan akses jalan yang masih susah. (CNBC Indonesia/Muhammad Sabki) Foto: CNBC Indonesia/Muhammad Sabki |
Sebagai simulasi, Ara menjelaskan bahwa saat ini KPR rumah subsidi dengan harga untuk wilayah Jawa dan Sumatera sebesar Rp166 juta tenor 20 tahun memiliki cicilan rata-rata sekitar Rp1.058.000 per bulan.
“Dengan cicilan saat ini, masih banyak buruh, petani, pekerja informal, dan masyarakat di daerah dengan UMP rendah yang kesulitan membeli rumah,” jelasnya.
Namun, apabila tenor diperpanjang hingga 40 tahun, cicilan diperkirakan turun menjadi sekitar Rp773.000 per bulan.
“Kalau cicilan bisa turun menjadi sekitar Rp773 ribu per bulan, maka peluang masyarakat berpenghasilan rendah untuk memiliki rumah akan semakin besar. Ini membuka akses yang lebih luas agar masyarakat bisa memiliki rumah layak huni sekaligus mempercepat pengurangan backlog perumahan,” tegas dia.
Ia menambahkan bahwa skema tenor 40 tahun tersebut bersifat pilihan dan disesuaikan dengan kemampuan masyarakat.
“Cicilan 40 tahun ini adalah pilihan, jadi tergantung pilihan dan kemampuan masyarakat sendiri. Masyarakat tetap bisa memilih tenor sesuai kemampuan keuangannya,” ujarnya.
Menurutnya, kebijakan tersebut juga diharapkan mampu meningkatkan daya beli masyarakat sekaligus mendorong pertumbuhan sektor perumahan nasional.
“Kita ingin anak muda, pekerja informal, buruh, petani, dan masyarakat berpenghasilan rendah memiliki kesempatan lebih besar untuk memiliki rumah,” tambahnya.
Pertemuan tersebut turut dihadiri Ketua Umum REI Joko Suranto, Ketua Umum HIMPERA Ari, Ketua Umum APERNAS JAYA Andre, serta Ketua Umum ASPRUMNAS Syawali. Dalam pertemuan tersebut, para pengembang menyampaikan dukungan terhadap berbagai kebijakan pemerintah yang dinilai mampu memperkuat sektor perumahan nasional sekaligus memperluas akses masyarakat terhadap hunian.
(wur/wur)
Add
as a preferred
source on Google
