Jakarta, CNBC Indonesia — Satuan Tugas Pemberantasan Aktivitas Keuangan Ilegal (Satgas Pasti) menghentikan kegiatan usaha 27 entitas gadai swasta ilegal sepanjang April hingga Mei 2026.
Sekretariat Satuan Tugas Pemberantasan Aktivitas Keuangan Ilegal Hudiyanto mengatakan bahwa Penutupan dan penghentian kegiatan usaha gadai swasta ilegal tersebut dilakukan berdasarkan Undang‑Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (UU P2SK). Sesuai ketentuan Pasal 319 UU P2SK, seluruh pelaku usaha pergadaian diwajibkan untuk memenuhi persyaratan perizinan paling lambat 12 Januari 2026.
Aktivitas gadai swasta ilegal berpotensi menimbulkan kerugian masyarakat mengingat pengenaan bunga yang tinggi, ketidakjelasan perjanjian, serta lemahnya perlindungan terhadap barang jaminan dan konsumen.
Selain itu Satgas Pasti juga menghentikan 228 pedagang aset keuangan digital ilegal sepanjang 2026 hingga Mei.
Hudiyanto menjabarkan bahwa Akhir-akhir ini semakin marak ditemukan entitas tidak berizin yang menawarkan investasi aset kripto melalui media sosial, grup percakapan, atau situs web tanpa otorisasi resmi.
Modus yang digunakan umumnya menjanjikan keuntungan tetap, bonus berlipat ganda, hingga iming-iming “passive income” tanpa risiko, tanpa disertai
mekanisme pelindungan konsumen yang memadai.
Satgas Pasti pun meminta masyarakat agar memahami hal-hal berikut ini sebelum melakukan investasi pada aset kripto:
- Memastikan legalitas pihak yang menawarkan investasi tersebut. Pastikan pihak tersebut memiliki perizinan dari otoritas yang berwenang sesuai dengan kegiatan usaha yang dijalankan
- Memastikan aset kripto yang diperdagangkan termasuk dalam DAK (daftar aset kripto)
- Menghindari penawaran dengan skema tidak logis
- Melakukan riset dan memahami risiko aset kripto sebelum berinvestasi
- Memahami terkait aset kripto melalui tautan https://bukusakuiakd.com/
(mkh/mkh)
Add
as a preferred
source on Google
