Jakarta, CNBC Indonesia – Setengah tahun ini, nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat (AS) terus mengalami tekanan. Puncaknya, kurs rupiah menembus level Rp 18.000 per dolar AS pada awal Juni 2026.
Mengutip data kurs referensi resmi yang diterbitkan Bank Indonesia (BI), yakni Jakarta Interbank Spot Dollar Rate (JISDOR), rupiah menembus level psikologis baru itu pada Kamis, 4 Juni 2026, sebesar Rp 18.039 per dolar AS.
Setelahnya, tekanan memburuk hingga ke level Rp 18.171 per dolar AS pada 8 Juni 2026, sebelum akhirnya turun tipis menjadi Rp 18.141 per dolar AS pada 9 Juni 2026, dan berlanjut ke level Rp 17.971 per dolar AS.
Hingga akhir Juni 2026, rupiah betah bertengger di level atas Rp 17.800 per dolar AS, tepatnya Rp 17.899 pada 30 Juni 2026, sebelum akhirnya memburuk ke level Rp 17.961 per dolar AS pada 1 Juli 2026.
Bila ditarik ke belakang, sejak awal tahun ini kurs rupiah masih mampu bertahan dari tekanan dolar AS di kisaran atas Rp 16.700 per dolar AS. Pada 2 Januari 2026 misalnya, masih bertahan di Rp 16.725 per dolar AS sebelum akhirnya bergerak ke Rp 16.801 per dolar AS pada 8 Januari 2026.
Kondisi ini membuat rupiah menjadi salah satu mata uang dengan kinerja terburuk di dunia sepanjang semester I-2026 saat berhadapan dengan dolar AS.
Berdasarkan catatan tim riset CNBC Indonesia, rupiah menduduki peringkat ke-8 dari 10 besar mata uang dunia yang paling lemah terhadap dolar AS selama periode Januari-Juni 2026. Depresiasinya sebesar 7,23% secara point to point pada paruh pertama tahun ini.
Mata uang Indonesia itu hanya sedikit lebih baik dari Shilling Tanzania yang terdepresiasi 6,97%, dan Hryvnia 5,84%. Sedangkan, mata uang terlemah ialah Rial Iran yang terdepresiasi 3.173,8%, diikuti Bolivar Venezuela 110,16%, Dinar Libya 18,42%, dan Lira Turki 8,61%.
Peringkat selanjutnya Rupee Sri Lanka yang melemah 8,56%, Cedi Ghana 8,13%, dan Won Korea yang satu peringkat di atas Indonesia dengan depresiasi sebesar 7,26% dalam periode satu setengah tahun ini.
Cara BI Jaga Rupiah
Untuk menjaga stabilitas pergerakan rupiah, Gubernur Bank Indonesia Perry Warjiyo telah mengumumkan sejumlah strategi. Di antaranya ialah dengan mengerek tingkat suku bunga acuan BI Rate ke level 5,75% pada Juni 2026.
“Kenaikan ini sebagai langkah lanjutan untuk makin memperkuat stabilisasi nilai tukar Rupiah di tengah tetap tingginya ketidakpastian global,” kata Perry saat konferensi pers secara daring, Kamis (18/6/2026).
Selain memperketat kebijakan moneter, BI juga meningkatkan intensitas intervensi valuta asing untuk memperkuat stabilisasi nilai tukar Rupiah baik melalui transaksi Non-Deliverable Forward (NDF) di pasar luar negeri maupun transaksi spot dan Domestic Non-Deliverable Forward (DNDF) di pasar domestik;
Lalu, menjaga struktur suku bunga Sekuritas Rupiah Bank Indonesia (SRBI) pada seluruh tenor 6, 9, dan 12 bulan yang sejalan dengan kenaikan BI-Rate untuk tetap menarik aliran masuk investasi portofolio asing ke aset keuangan domestik.
BI kata Perry juga melanjutkan pemberian insentif penurunan tingkat swap lindung nilai (hedging swap) bagi investor asing sebesar 10% (sepuluh persen) guna semakin meningkatkan daya tarik masuknya investor asing serta mengkompensasi kewajiban yang selama ini ditanggung investor.
Selain itu, menjaga kecukupan likuiditas di pasar uang dan perbankan dengan memastikan pertumbuhan uang primer lebih dari 10% (double digit) sesuai dengan ekspansi moneter, termasuk melalui pembukaan kembali window lelang instrumen repurchase agreement (repo) untuk tenor-tenor 3, 6, 9, dan 12 bulan sebagai instrumen utama ekspansi likuiditas moneter Bank Indonesia bagi perbankan;
Di samping berbagai deretan strategi untuk memperkuat pasokan dolar AS di dalam negeri itu, BI juga melakukan sejumlah kebijakan yang bisa menekan tingginya permintaan dolar di dalam negeri. Di antaranya dengan perluasan ekosistem Pasa Uang dan Pasar Valas alias PUVA baik produk, harga, pelaku dan infrastruktur untuk mendukung pemanfaatan Local Currency Transaction (LCT) dengan sejumlah negara dalam fasilitasi perdagangan dan investasi.
Penguatan prinsip kehati-hatian dalam PUVA bahkan juga dilakukan melalui implementasi penurunan threshold beli tunai valuta asing terhadap Rupiah tanpa underlying menjadi US$ 10.000 per pelaku per bulan yang mulai berlaku 1 Juli 2026.
Diiringi dengan penguatan prinsip kehati-hatian dalam pelaporan Lalu Lintas Devisa (LLD) melalui penyesuaian threshold kewajiban dokumen pendukung transfer dana keluar negeri (outgoing) dalam valuta asing dari nominal setara di atas US$ 50.000 menjadi setara di atas US$ 25.000, yang akan mulai berlaku pada 1 Juli 2026.
Rupiah Masih Terancam
Meski begitu, ancaman lanjutan terhadap mata uang garuda menurut banyak pihak masih akan berlanjut pada paruh kedua tahun ini, terutama setelah kondisi neraca perdagangan Indonesia pada akhirnya defisit sebesar US$ 1,61 miliar pada Mei 2026, setelah selama 72 bulan beruntun mampu mempertahankan surplus ekspor-impor.
Ekonom Bank Centra Asia (BCA) misalnya, menganggap ekspor akan terus menghadapi sejumlah hambatan ke deannya. Pertama, dengan kebijakan The Fed yang lebih hawkish, dan juga bank sentral lainnya, permintaan global bisa melambat. Kedua, program wajib biodiesel B50 dapat berdampak pada alokasi CPO untuk ekspor selain faktor cuaca yang sedang berlangsung.
Ketiga, kepastian kebijakan mengenai pembatasan produksi dan ekspor komoditas seperti batu bara dan nikel. Keempat, efek keberadaan Danantara Sumberdaya Indonesia (PT DSI) yang mungkin akan mempengaruhi neraca perdagangan pada Juni.
Tim ekonom BCA juga menilai kenaikan impor dapat terus berlanjut, dengan tingginya belanja pemerintah yang mampu mengimbangi dampak depresiasi mata uang terhadap permintaan.
“Kombinasi faktor-faktor ini menciptakan feedback loop yang mengarah pada pelemahan rupiah, yang kami perkirakan akan diatasi dengan tambahan kenaikan suku bunga kebijakan BI sebesar 50 bps pada tahun ini,” tulis ekonom Jennifer Calysta Farrell dan Victor George dalam BCA Economic and Industry Research edisi 2 Juli 2026.
Kepala Riset Ekonomi Makro dan Pasar PermataBank, Faisal Rachman bahkan mewanti-wanti, saat lesunya kinerja ekspor, dan permintaan impor masih akan tinggi, dimotori oleh upaya pemerintah mendorong percepatan pertumbuhan ekonomi Indonesia, maka efek sampingnya ialah makin lebarnya defisit transaksi berjalan atau current account deficit (CAD) karena ekspor Indonesia justru sedang ada tekanan dari ketidakpastian global.
Akibatnya, bisa berujung pada terus tertekannya kurs rupiah. “Ini bisa berdampak negatif pada stabilitas. Pelebaran CAD tanpa adanya capital inflow akan mengurangi cadev kita. Alhasil Rupiah melemah. Yang mana semakin membuat harga barang input yang diiimpor relatif jadi lebih mahal,” tegas Faisal.
Meski begitu, tingginya pertumbuhan laju impor memberikan sinyal akan tumbuh kencangnya laju ekonomi Indonesia, yang tengah didorong pemerintah hingga bisa tembus 6% pada 2026. Terlihat dari komponen impor menurut golongan penggunaan barang yang mengalami peningkatan pesat.
Pertumbuhan impor terbesar berasal dari kelompok penggunaan bahan baku atau penolong mencapai 25,17% dengan porsi terhadap total impor mencapai 71,32%, selanjutnya barang konsumsi 21,99% dengan porsi hanya 8,81% dan terakhir ialah barang modal yang mengalami pertumbuhan sebesar 12,70% dengan porsi terhadap total impor 19,87%.
“Struktur impor kita sekitar 70% adalah raw materials. 20% capital goods. Sisanya baru consumer goods. Jadi mostly impor kita itu barang input,” kata Faisal.
(arj/arj)
Add
as a preferred
source on Google
