Jakarta, CNBC Indonesia- Bisnis Kredit Kepemilikan Rumah (KPR) makin optimistis terhadap pertumbuhan permintaan KPR Tanah Air di era pemerintahan Presiden Prabowo Subianto.
Direktur Utama BTN, Nixon L.P. Napitupulu memandang pembentukan Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman sebagai wujud komitmen pemerintah untuk mempercepat pembangunan perumahan. Selain itu pemerintah menambah kuota KPR subsidi dari 200 ribu menjadi 350 ribu hingga pemberian insentif Pajak Pertambahan Nilai Ditanggung Pemerintah (PPNDTP) sebagai sinyal positif bagi perbankan dan sektor properti.
Di sisi lain, Likuiditas yang digelontorkan pemerintah lewat penempatan dana Rp 200 triliun diperbankan yang membuat likuiditas di pasar menjadi lebih longgar dan suku bunga bank mulai turun sehingga peluang ekspansi kredit bank menjadi lebih besar. Diharapkan sejumlah stimulus pemerintah ini mampu mengatasi berbagai persoalan sektor perumahan baik backlog rumah yang mencapai 9,9 juta unit hingga perbaikan permasalahan kualitas perumahan nasional.
Seperti apa Bankir melihat prospek dan tantangan bisnis KPR era Prabowo-Gibran? Selengkapnya simak dialog Syarifah Rahma dengan Direktur Utama PT Bank Tabungan Negara (Persero) (BBTN) atau BTN, Nixon L.P. Napitupulu dalam Power Lunch, CNBC Indonesia (Kamis, 23/10/2025)
