Jakarta, CNBC Indonesia – Bank Indonesia (BI) mengingatkan pentingnya memperkuat pelindungan konsumen di tengah pesatnya pertumbuhan ekonomi dan transaksi digital. Peringatan ini muncul seiring melonjaknya penggunaan QRIS dan meningkatnya risiko kejahatan keuangan digital yang dapat menggerus kepercayaan masyarakat terhadap sistem pembayaran.
Deputi Gubernur BI Filianingsih Hendarta mengatakan kepercayaan publik merupakan fondasi utama dalam pengembangan ekonomi digital. Karena itu, inovasi sistem pembayaran yang semakin cepat, terhubung, dan lintas batas harus dibarengi tata kelola yang kuat serta perlindungan konsumen yang memadai.
“Teknologi dapat memungkinkan tumbuhnya kepercayaan, tetapi teknologi semata tidak dapat menciptakannya. Tata kelola lah yang menciptakannya,” kata Filianingsih saat membuka seminar internasional bertajuk The Collaborative Frontier: Integrating Multi-Stakeholder Strategies in Consumer Protection and Financial Integrity di Bali, Kamis (17/9/2026).
Seminar tersebut dihadiri berbagai lembaga internasional, termasuk World Bank, OECD, Asian Development Bank (ADB), UNODC, CGAP, INTERPOL, Reserve Bank of India, Bank Negara Malaysia, hingga Banco Central do Brasil.
Menurut Filianingsih, dampak kejahatan digital tidak hanya menyebabkan kerugian bagi konsumen, tetapi juga berpotensi menghambat adopsi layanan digital, mengganggu inklusi keuangan, hingga memengaruhi stabilitas sistem keuangan.
Karena itu, pelindungan konsumen harus menjadi bagian yang melekat dalam transformasi digital, didukung kolaborasi lintas regulator, industri, aparat penegak hukum, dan berbagai pemangku kepentingan lainnya.
Di tengah upaya memperkuat pelindungan konsumen, transaksi digital Indonesia terus mencatat pertumbuhan pesat.
Pada semester I-2026, transaksi QRIS mencapai 12,55 miliar transaksi, atau melonjak dua kali lipat dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya. Dari sisi nilai, transaksi QRIS mencapai sekitar Rp600,7 triliun.
Saat ini QRIS telah digunakan oleh lebih dari 66 juta pengguna dan hampir 45 juta merchant, yang sebagian besar merupakan pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM).
Meski demikian, BI menilai perluasan akses keuangan belum sepenuhnya diimbangi dengan peningkatan pemahaman masyarakat mengenai risiko keuangan digital.
Data Survei Nasional Literasi dan Inklusi Keuangan 2026 menunjukkan indeks literasi keuangan berada di level 69,57%, masih tertinggal dibandingkan indeks inklusi keuangan yang mencapai 93,61%.
Kondisi tersebut menunjukkan masih terdapat kesenjangan antara akses terhadap layanan keuangan dan kemampuan masyarakat memahami serta mengelola risiko yang menyertainya.
Untuk memperkuat pelindungan konsumen, BI menjadikan aspek tersebut sebagai bagian dari implementasi Blueprint Sistem Pembayaran Indonesia 2030.
Melalui inisiatif Infrastruktur, Industri, Inovasi, Internasional, dan Rupiah Digital (4I-RD), BI menempatkan pelindungan konsumen, integritas transaksi, literasi digital, dan manajemen risiko sebagai bagian penting dalam pengembangan sistem pembayaran nasional.
Penguatan tersebut juga didukung Peraturan Bank Indonesia Nomor 6 Tahun 2026 tentang Pelindungan Konsumen Bank Indonesia serta kolaborasi melalui Indonesia Anti-Scam Centre untuk mempercepat deteksi, pelaporan, dan pemulihan dana korban kejahatan digital.
Dalam forum tersebut, para peserta juga membahas berbagai strategi menghadapi risiko keuangan digital, mulai dari harmonisasi regulasi lintas negara, pemanfaatan kecerdasan buatan (artificial intelligence) dan blockchain untuk deteksi dini, hingga penguatan literasi keuangan digital dan tata kelola industri.
BI menegaskan akan terus memperkuat kerja sama lintas sektor dan negara guna memastikan inovasi dan konektivitas sistem pembayaran berjalan beriringan dengan pelindungan konsumen serta integritas sistem keuangan.
Langkah tersebut dinilai penting untuk mewujudkan ekosistem keuangan digital yang aman, inklusif, dan berkelanjutan, sekaligus mendukung pertumbuhan ekonomi nasional di masa depan.
(haa/haa)
