Jakarta, CNBC Indonesia – Uni Eropa bergerak mengurangi ketergantungan terhadap raksasa pembayaran Amerika Serikat (AS) seperti Visa dan Mastercard. Langkah itu ditandai dengan pemungutan suara Parlemen Eropa pada Selasa (23/6/2026) terkait regulasi digital euro, mata uang digital bank sentral yang digadang-gadang menjadi fondasi kedaulatan pembayaran kawasan tersebut.
Digital euro merupakan proyek mata uang digital yang dikembangkan oleh Bank Sentral Eropa (ECB). Berbeda dengan mata uang kripto seperti Bitcoin, digital euro akan memiliki nilai yang sama dengan uang euro fisik dan didukung langsung oleh bank sentral.
Melalui skema ini, masyarakat nantinya dapat menyimpan digital euro dalam dompet digital khusus yang terpisah dari rekening bank. Dana dapat dipindahkan dari rekening bank atau melalui setoran tunai, kemudian digunakan untuk berbelanja di toko, bertransaksi secara daring, maupun melakukan transfer antar-individu menggunakan kartu, aplikasi, atau layanan perbankan digital.
ECB pertama kali mengusulkan proyek digital euro pada 2020. Namun mata uang digital tersebut baru dapat diterbitkan setelah memperoleh persetujuan dari negara-negara anggota Uni Eropa dan Parlemen Eropa terkait aturan yang mengaturnya.
Jika proses legislasi berjalan sesuai rencana dan regulasi disepakati pada akhir tahun ini, ECB menargetkan program uji coba dapat dimulai pada pertengahan 2027. Adapun peluncuran penuh ditargetkan berlangsung pada 2029.
Kurangi Ketergantungan pada AS
Di balik pengembangan digital euro, terdapat tujuan yang lebih besar dari sekadar modernisasi sistem pembayaran. Uni Eropa ingin mengurangi ketergantungan terhadap jaringan pembayaran asing, terutama perusahaan asal Amerika Serikat seperti Visa dan Mastercard yang saat ini mendominasi transaksi kartu di kawasan euro.
Menurut ECB, hampir dua pertiga pembayaran kartu di zona euro diproses oleh perusahaan non-Eropa. Mayoritas dari porsi tersebut adalah Visa dan Mastercard.
Selain itu, 13 dari 21 negara anggota zona euro tidak memiliki skema kartu pembayaran nasional untuk transaksi harian.
Anggota Parlemen Eropa Gilles Boyer menyebut sistem pembayaran bukan sekadar infrastruktur teknis, melainkan juga instrumen kekuatan ekonomi dan geopolitik.
“Kami, masyarakat Eropa, sudah berkali-kali mendapat peringatan tentang ketergantungan kami pada Amerika Serikat. Kini kami sudah sepenuhnya menyadarinya, tetapi tidak selalu mengambil tindakan,” ujarnya, mengutip France24, Selasa (23/6/2026).
Ia menambahkan, pemungutan suara pada Selasa ini akan menjadi langkah penting untuk mewujudkan solusi pembayaran Eropa yang berdaulat dan berlaku di seluruh kawasan Eropa.
Bank Khawatir Dana Nasabah Berpindah
Meski demikian, proyek digital euro menghadapi penolakan dari industri perbankan.
Federasi Perbankan Eropa memperkirakan biaya penyesuaian sistem perbankan untuk mendukung digital euro dapat mencapai 18 miliar euro atau sekitar US$20 miliar.
Selain persoalan biaya, perbankan juga khawatir sebagian dana nasabah akan berpindah dari rekening bank ke dompet digital euro. Kondisi tersebut berpotensi mengurangi dana pihak ketiga (DPK) yang selama ini menjadi sumber pendanaan utama bank.
Akan tetapi ECB menepis kekhawatiran tersebut. Bank sentral menegaskan desain digital euro akan membatasi potensi perpindahan dana dalam jumlah besar sehingga tidak mengganggu stabilitas sistem keuangan maupun likuiditas perbankan.
(mkh/mkh)
Add
as a preferred
source on Google
